Heru Budi Usulkan Reklamasi Pulau sebagai Tempat Pengolahan Sampah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menawarkan ide untuk membangun pulau sebagai lokasi pengolahan sampah di wilayah aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Soalnya ketersediaan lahan untuk menampung sampah maupun pengelolaan sampah kian sulit seiring bertambahnya penduduk di wilayah setempat.

Menurut Heru, pembangunan pengolahan sampah di Jakarta cukup mendesak. Hal ini berkaca pada kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi yang dimiliki Pemprov DKI sudah melebihi kapasitas.

Pembangunan pulau sampah ini juga akan memanfaatkan sedimentasi atau lumpur yang dikeruk dari 13 sungai wilayah DKI Jakarta serta dari sampah-sampah masyarakat.

Baca juga: Tampung 1.500 Ton Sampah per Hari, TPA Cipayung Depok Sudah Bertahun-tahun Kelebihan Kapasitas

Tumpukan sedimentasi dari 13 sungai Jakarta itu dinilai memicu persoalan karena setelah dikeruk tidak ada tempat memiliki tempat pembuangan

“(Buang sampah) ke TPST Bantargebang sudah nggak mungkin, di Jakarta pun (lahan) terbatas. Nggak mungkin lah, 10 tahun ke depan sudah nggak mampu juga kan (menampung sampah),” ujar Heru di Balai Kota DKI pada Selasa (14/5/2024).

“Jadi pulau di sana tempatnya ditentukan silakan siapa, kita reclaim pakai sedimen-sedimen sampah segala macam, nanti dia jadi pulau,” lanjut Heru.

Menurut dia, konsep ini sudah diterapkan oleh berbagai negara di dunia untuk mengatasi persoalan sampah. Sebagai contoh negata Singapura, Maldives dan Jepang yang memiliki pulau dari sampah beserta mengolah sampah.

Baca juga: TPA Cipayung Depok Ditutup 2 Hari, Sampah Menggunung Sampai Setinggi 30 Meter

“Teknologinya dari mana? konsep Singapura saja bawa ke sini, buat di sini. Kalau bisa, ini (proyek buat pulau) diambil oleh pemerintah pusat untuk buang sampah Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang dan sebagainya kan,” imbuhnya.

Baca Juga  Menantu yang Dibunuh Mertua Menikah Secara Taaruf dan Dijodohkan, Keluarga Kaget Peringai Besan

Heru mengatakan, volume sampah di TPST Bantargebang selalu bertambah, di sisi lain pemerintah harus terus membuat teknologi yang mampu mengelola sampah. Jika perluasan TPST dilarang pemerintah, lalu di mana warga Jakarta akan membuang sampahnya.

Sementara untuk membangun teknologi pengelolaan sampah seperti Intermediate Treatment Facilty (ITF) dan Refuse Derived Fuel (RDF) diperlukan lahan yang luas. Di siai lain ketersediaan tanah di Jakarta sendiri sudah sangat terbatas.

“Kalau ngolah sampah pakai ITF segala macam, kan harus ada tempat. Tempatnya iya bagus nih, ngolah nih, apa lah, tapi kan yang jalan mobil sampah. Hasil bagus, tapi yang ngejalanin mobil sampah, lewat rumah warga,” ucapnya.

Heru menambahkan, pembangunan pulau ini bisa dilakukan di ujung Kanal Banjir Timur (KBT), wilayah Rorotan, Jakarta Utara yang berbatasan dengan teluk Jakarta. Untuk pusat pengolahan sampahnya bisa dilakukan sekitar lima kilometer dari KBT mengarah ke Teluk Jakarta.

“Kalau saya yang gampang aja, Kanal Banjir Timur Rorotan berhenti tuh, yaudah terusin aja disitu, jadi (Pemerintah) Bekasi bisa pakai juga,” imbuhnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp ini



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *