Kritik RUU DKJ, Jimly Asshiddiqie Menilai Aturan Pilkada Satu Putaran di Jakarta Kurang Tepat

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Nuri Yatul Hikmah

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH — Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie memberikan komentarnya soal isu Pilkada DKI Jakarta satu putaran.

Menurut dia, pembahasan soal pemilihan Gubernur DKI Jakarta itu masih dibahas oleh DPR RI dalam RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

Diketahui, RUU DKJ nantinya akan menjadi panduan untuk keberlangsungan sistem pemerintahan di Jakarta usai kota metropolitan itu sudah tak lagi menjadi ibukota.

Oleh karenanya, Jimly memandang bahwa Pilkada 1 putaran itu kurang tepat. Menurutnya, RUU DKJ itu dibuat untuk menentukan bagaimana proses pemilihan gubernur DKI Jakarta setelah tak lagi jadi ibukota.

Lebih lanjut, Jimly membagikan beberapa hal yang dipandangnya perlu diperhatikan dalam perumusan UU DKJ tersebut.

“Pertama, harus didudukkan yang DKJ sesudah tidak ibu kota sebaiknya tetap daerah khusus, jadi dia tidak perlu sama dengan provinsi yang lain yang tidak punya status khusus,” kata Jimly saat dihubungi Warta Kota, Selasa (19/3/2024).

Menurutnya, ada tiga jenis provinsi di Indonesia.

Yakni, provinsi yang bersifat umum, provinsi khusus, serta provinsi istimewa.

Contoh provinsi istimewa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Sementara Papua dan Jakarta merupakan provinsi khusus.

“Ini sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18b ayat 1. Di situ dibilang satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa, diatur dengan UUD,” jelasnya.

“Ini sekedar istilah, tapi maknanya sama. Sama-sama tidak menerapkan kebijakan yang berlaku umum. Apa keistimewaannya? Ya diatur dalam undang-undang,” imbuhnya. 

Oleh karena itu, Jimly mempertanyakan terkait hal yang diistimewakan dalam RUU DKJ. Salah satunya tentang kepemimpian atau pemerintahannya.



Quoted From Many Source

Baca Juga  Elon Musk dapat Restu dari Apple

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *