Pemprov DKI Masih Tunggu Penjelasan Kemendagri Pemanfaatan APBD 5 Persen untuk Kelurahan

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta masih menunggu penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri terkait kelurahan di Jakarta menerima APBD sebesar 5 persen.

DPRD DKI sempat menyatakan bahwa APBD 5 persen untuk kelurahan di Jakarta sangat besar.

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pihaknya bakal mendengar penjelasan utuh dari Kemendagri dalam waktu dekat.

“Kami harus dapat utuhnya dulu dari Kemendagri seperti apa. Karena kan dalam prosesnya setiap usulan APBD termasuk perubahan dievaluasi Kemendagri,” katanya, Minggu (28/4/2024). 

Ia mengaku, Pemprov DKI ingin memanfaatkan APBD 5 persen untuk kelurahan secara baik agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Baca juga: Kemendagri Ajukan Pemberian APBD Sebesar 5 Persen ke Kelurahan di Jakarta

Misalnya, kata Sigit, anggaran 5 persen tersebut bisa digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan dan lain-lain ditingkat kelurahan.

“Ruang ini dimungkinkan untuk diberikan penjelasan. Bagaimana capaian mandatory spending. Kan kalau bicara misalnya pendidikan, mengalokasikan minimal. Kita kan lihat apakan nanti concern akan ke arah sana,” tegasnya.

Sigit menambahkan, penjelasan dari Kemendagri nantinya sangat penting supaya kelurahan bisa memanfaatkan dana tersebut termasuk sumber daya manusianya.

Sebab, pemanfaatan anggaran 5 persen diakui Sigit untuk memberikan pelayanan kepada masyarat, jangan sampai SDM pelayanannya tidak ada.

“Misalnya kalau lurah tidak disiapkan perangkat dan regulasi, tugasnya hanya menjadi petugas administrasi dari anggaran yang dua kelola. Sementara tugas pembinaan kemasyarakatan itu kan tugas utama lurah,” imbuhnya. 

Baca juga: APBD DKI Tumbub Optimal di Tahun 2023, Heru Budi Hartono Makin Yakin Jakarta sebagai Kota Global 

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bakal memberikan lima persen APBD DKI sebesar 5 persen untuk kelurahan di Jakarta.

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, Ditjen Otonomi Kemendagri akan sosialisasi hal itu pada Mei 2024 mendatang.

Baca Juga  Timnas Indonesia Gagal ke Perempat Final Piala Asia 2023 Usai Kalah Telak 0-4 dari Timnas Australia

Ia mengaku pihaknya bakal mendapat gambaran yang lebih jelas terkait dengam hal tersebut.

“Nah sisi pemerintah waktu pembahasan di DPR adalah Kemendagri, Kemenkumham, kemudian Kemenkeu dan Bapenas jadi DKI kan tidak dilibatkan sebagai peserta waktu pembahasan,” katanya, Jumat (26/4/2024). (m26)
 

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

 

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com di WhatsApp : di sini



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *