Permudah Akses Layanan Pemerintah, Dirjen Bimas Buddha Dukung Kebijakan Nikah Semua Agama di KUA

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Kementerian Menteri Agama RI berencana akan menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai sentral layanan administrasi keagamaan, termasuk pencatatan pernikahan untuk semua agama di Indonesia.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ditjen Bimas Islam pada Jum’at 23/02/2024).

Terkait hal itu, Dirjen Bimas Budha Supriyadi menyambut baik rencana Menag tersebut, karena akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan administrasi keagamaan yang diberikan pemerintah melalui KUA.

“Kami menyambut baik dan mendukung rencana Bapak Menteri Agama terkait pelayanan administrasi keagamaan melalui KUA,” ungkap Supriyadi, Senin (4/3/2024).

Menurutnya, dalam upaya melakukan pelayanan seperti pencatatan pernikahan kepada umat Buddha, perlu adanya perubahan baik tata kelola ataupun administrasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan dari pemerintah.

“Selama ini pencatatan pernikahan bagi umat non muslim seperti umat Buddha, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan dilakukan oleh Dukcapil dengan menerbitkan Kutipan Akta Nikah, KTP perubahan dengan identitas kawin, serta KK perubahan bagi orang tua,” jelas Supriyadi.

Semua terainkronisasi dengan SIAK Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, tentu semua ini akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam integrasi data antar institusi yang memberikan layanan keagamaan dan layanan kependudukan.

Di sisi lain, Pemuka Agama Kabupaten Jepara Gunandar Tunahan saat di wawancarai melalui sambungan telephone pada Rabu (28/02/2024) menyampaikan pengalamanya selama kurang lebih 10 tahun mengurus pernikahan dari proses pendaftaran ke Dukcapil sampai menerbitkan Akta Nikah melalui beberapa proses.

“Kurang lebih tiga kali kami mengurus dan koordinasi dengan Dukcapil, proses pertama menyerahkan dokumen administrasi dari calon mempelai sesuai persyaratan yang berlaku, proses kedua menyerahkan surat pemberkahan asli setelah mempelai melakukan pemberkahan di vihara, dan proses yang ketiga yakni mengambil Akta Nikah, KTP dan KK yang baru,” jelasnya.

Baca Juga  Respons Golkar-PAN Dukung Prabowo, Ganjar 'De Javu' Pilpres 2014 saat Jokowi Dikeroyok

Gunandar menambahkan walaupun proses pengurusan pernikahan memakan waktu dan tenaga, karena jarak ke Dukcapil cukup jauh berada di kabupaten, namun tetap dijalankan untuk melayani umat.

Hal senada juga disampaikan Sukanto tokoh agama Kabupaten Temanggung, Ia menyebut proses pengurusan pernikahan melalui Dukcapil membutuhkan beberapa tahap.

“Tahap awal pengurusan persyaratan pernikahan dilakukan dua minggu atau lima belas hari sebelum pernikahan dengan mengumpulkan berkas persyaratan berupa surat NA dari Desa atau Kelurahan, IKD (Identitas Kependudukan Digital), poto gandeng 3 lembar ukuran 4×6, foto copy KTP mempelai, foto copy KTP orang tua kedua mempelai atau surat kematian (apabila orang tua sudah meninggal), foto copy KTP 2 orang saksi dan lainnya untuk dilakukan pendaftaran ke Dukcapil,” jelasnya melalui sambungan telepon, beberapa waktu lalu. 

Tahap selanjutnya, menurut Sukanto adalah pengiriman surat pemberkahan ke Dukcapil setelah mempelai melakukan pemberkahan di vihara, untuk proses penerbitan Akta Nikah bersama KTP, KK yang baru.

Sementara tokoh agama Kabupaten Meranti Tardijo juga menyebut di Kepulauan Meranti dalam melakukan pelayanan pernikahan biasanya seminggu sebelum pernikahan semua persyaratan yang sudah di urus dari Kelurahan masuk ke vihara selanjutnya dari petugas vihara yang membantu mendaftarkan ke Dukcapil, setelah dilakukan pemberkatan di vihara dan surat pemberkahan di kirim ke Dukcapail untuk proses pembuatan Akta Nikah.

Dan satu minggu sampai 10 hari sudah terbit Akta Nikah, KK, KTP yang baru, terkecuali ada kendala teknis terkait sistemya biasanya terkedala selama 1 hari,” ucapnya.

Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai sentral pelayanan keagamaan di sambut baik oleh tokoh agama yang mengurusi pernikahan.

Alasan KUA jaraknya lebih dekat karena berada di area kecamatan, lebih cepat untuk melakukan koordinasi dalam pengurusan pernikahan.

Baca Juga  Alasan PKB Tutupi Sosok yang Akan Diusung di Pilkada Jawa Timur, Cak Imin: Ketahuan Khofifah Bahaya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *