Presiden Jokowi Disebut Bisa Dimakzulkan Apabila Semua Menteri Sibuk Kampanye Pilpres 2024

WARTAKOTALIVE.COM РPresiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dimakzulkan apabila para menterinya hanya sibuk kampanye selama masa Pilpres 2024.

Kemungkinan pemakzulan Presiden Jokowi itu disampaikan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti seperti dikutip Tribunnews.com pada Jumat (12/1/2024).

Menurut Ray Rangkuti, banyaknya Menteri Jokowi yang sibuk terlibat kampanye saat ini bisa mengacaukan sejumlah program yang tengah berjalan.

Sehingga bisa jadi para pembantu Presiden itu tidak bisa diandalkan lagi oleh Jokowi karena sibuk kampanye.

“Makanya pemakzulan macam-macam itu bisa terjadi tanpa diomongkan kalau kinerja Pak Jokowi seperti yang sekarang. Semua menteri-menterinya sibuk. Dan tidak ada lagi yang bisa diandalkan oleh Pak Jokowi,” ujar Ray.

Namun, Ray menyebut isu pemakzulan tidak akan memberikan dampak positif bagi kubu pasangan calon (paslon) capres dan cawapres yang menguatkannya.

Ray justru melihat isu tersebut akan memberikan dampak positif pada kubu Jokowi.

Sebaliknya justru isu pemakzulan akan berdampak negatif pada kubu lawan yang mencetuskannya.

Baca juga: Masyarakat Sipil Usulkan Pemakzulan Presiden ke Mahfud MD, Peneliti BRIN: Refleksi dari Kekecewaan

“Menjelang pelaksanaan pemilu seperti sekarang ini, berbicara pemakzulan itu tidak menguntungkan sebetulnya. Katakanlah kalau paslon yang bicara itu, ya paslonnya yang akan kena,” kata dia.

Sebab kepemimpinan Jokowi selesai hanya kurang dari satu tahun lagi. Sehingga rakyat akan bersimpati kepada Jokowi apabila diserang dengan isu pemakzulan.

“Karena tinggal nggak sampai satu tahun lagi kan, kalau jabatan beliau akan berakhir. Jadi orang jangan diajak berpikir yang makin rumit. Oleh karena itu, bukan ke Pak Jokowi-nya yang kena itu. Ke Pak Jokowi-nya bisa imbas positif kalau isu pemakzulan itu dilakukan,” sambung dia.

Baca Juga  Modalnya Kecil, Ini 5 Investasi yang Menguntungkan

Diketahui sejumlah tokoh yang mengatasnamakan Petisi 100 mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Namun petisi tersebut ditolak oleh Menkopolhukam Mahfud MD karena mengaku tidak berwenang memakzulkan Presiden.

Mahfud MD pun menyarankan para pemberi petisi untuk ke DPR RI dan partai politik dan menyerahkan petisi tersebut.

(Wartakotalive.com/DES/Tribunnews.com)



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *