Reformasi Agraria, Anies Singgung Persoalan Tanah Surat Ijo di Surabaya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menjawab pertanyaan soal reformasi agraria dalam event Desak Anies x Total Politik di Jakarta, Jumat 22 Desember 2023.

Menurut Anies, ada dua kawasan: kawasan pedesaan dan perkotaan.

“Kita memiliki problem agraria di dua wilayah itu. Sayangnya yang dibahas sekarang tidak memasukkan perkotaan dalam rancangan undang-undangnya,” terang Anies, Jumat 22 Desember 2023.

Di perkotaan, ujar Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, ada masalah tentang tanah-tanah yang digunakan oleh rakyat, tetapi secara status milik negara, BUMN, atau aset pemerintah.

“Jangan hanya bicara di pelosok, karena di kota kita juga punya masalah. Filosofinya negara tidak boleh pelit kepada rakyatnya sendiri. Negara harus memandang rakyat yang tinggal di tanah itu sebagai orang Indonesia yang butuh perlindungan dan kesetaraan kesempatan yang sama,” tandas dia.

Ketika kita menemukan kasus warga sudah tinggal di sana bergenerasi, ujar Anies, sudah seharusnya negara tidak bersikap seakan-akan mereka baru tinggal di sana.

“Itu filosofinya salah. Negara ini belum ada, orangtuanya sudah tinggal di tanah itu kok.”

Di sisi lain, korporasi yang baru datang malah dikasih.

“Menurut saya tidak benar. Sama dengan kasus di perkotaan. Tanah negara, negara tidak beli, tapi dapat dari pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda dapat dari mana? Dari menggaris-garisin saja,” ujar Anies.

Anies pun menyinggung persoalan surat ijo di Kota Surabaya, Jawa Timur.

“Ini juga terjadi di Surabaya. Surat ijo di mana rakyat tinggal di tempat itu bergenerasi-generasi dan tidak pernah mendapatkan statusnya, sehingga mereka mendapatkan kesulitan untuk menjual tanahnya,” terang Anies.

Karena itu, kata dia, filosofi dalam hal reformasi agraria harus ada.

Baca Juga  Timnas Amin Ingin Anies dan Prabowo Bertemu, Sudirman Said: Supaya Tradisi Demokrasi Lebih Sehat

“Kalau pemimpinnya tidak memiliki nilai, tim akan bekerja dengan prinsip cost and benefit. Nilai itu adalah keadilan dan hormati mereka sebagai penduduk asli di situ sudah bergenerasi. Kita justru harus memberikan sertifikasi atas tempat yang mereka tinggali selama ini. Tim reformasi agraria harus menjalankan itu,” pungkasnya. (****)

Baca Berita WARTAKOTALIVE.COM lainnya di Google News



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *