Sterilkan Masijd dari Kampanye Politik Praktis, Menteri Agama Keluarkan SE: Penceramah Harus Moderat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA–Menjelang gelaran Pilpres 2024 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran yang berisi larangan melakukan politik praktis di semua rumah ibadah termasuk masjid.

Penceramah juga harus memiliki pengetahuan keagamaan yang moderat.

Hal itu tertuang adalah Surat Edaran (SE) Nomor 9 tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

SE tersebut telah ditetapkan sejak 27 September lalu.

Dalam surat tersebut dinyatakan, kerukunan umat beragama merupakan bagian dari kerukunan nasional yang perlu dijaga untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“(Materi ceramah keagamaan) Tidak memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan intoleransi, diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif; dan tidak bermuatan kampanye politik praktis,” tulis SE tersebut, dikutip Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Soal Capres Ganteng dan Bermulut Manis, Menteri Agama Yaqut Cholil Abaikan PKB tapi Taat pada Kiai

SE yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas itu mengatur, materi ceramah agama harus bersifat mendidik, mencerahkan, dan konstruktif.

“Tidak pula mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak menghina, menodai, dan/atau melecehkan pandangan, keyakinan, dan praktik ibadat umat beragama serta memuat ujaran kebencian.”

Beleid juga mengatur bahwa penceramah agama harus memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang moderat.

Lalu, memiliki sikap toleransi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

“Penceramah harus bersikap santun dan mempunyai keteladanan, begitu pula wawasan kebangsaan,” demikian bunyi SE tersebut.

Jusuf Kalla mendukung

Berkaitan dengan SE tersebut, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mewanti-wanti agar penceramah tidak berkampanye di masjid dan rumah ibadah lainnya.

“Yang tidak boleh berkampanye di masjid. Kalau ceramah, kan orang biasa ceramah.

Tapi enggak boleh berkampanye untuk seseorang di masjid,” kata Jusuf Kalla di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023).

Baca Juga  Ada Dua Hal Reformasi Kalurahan Menurut Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan KDPDTT, Apa Saja?

Baca juga: Meski Ditekan PKB, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Tak Mau Cabut Pernyataannya: Ini Urusan Bangsa

Mantan Wakil Presiden ini menuturkan, siapa pun boleh saja berbicara banyak hal tanpa melanggar aturan, termasuk kampanye.

Rumah ibadah seperti masjid sebaiknya dibiarkan saja menjadi tempat ibadah dan kegiatan sosial, dan mesti disterilkan dari kampanye politik.

“Mau bicara apa saja silakan, asal tak langgar aturan. Yang penting enggak boleh berkampanye,” tutur dia.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *